STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL NIKAH SIRRI MENURUT PASAL 4 HURUF b UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI KHI DAN UU PERLINDUNGAN ANAK

RIDWAN NOOR

Abstract


Anak hasil nikah sirri diakui sah berdasarkan hukum Islam. Namun, status kewarganegaraan anak hasil nikah sirri tersebut tidak diakui oleh UU Kewarganegaraan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah status kewarganegaraan anak hasil nikah sirri menurut pasal 4 huruf b UU Kewarganegaraan ditinjau dari KHI dan UU Perlindungan Anak?, kemudian, perlindungan apa saja yang dapat diberikan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap anak hasil nikah sirri?. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (library research). analisis datanya yaitu, membandingkan pandangan pasal 4 huruf b UU Kewarganegaraan terhadap anak hasil nikah sirri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak serta kajian terhadap perlindungan hukumnya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah. Hasil penelitian apabila ditinjau dari KHI maka anak hasil nikah sirri yang telah berstatus sah karena istbat nikah oleh kedua orang tuanya di kabulkan Pengadilan Agama, status anak tersebut dapat digolongkan dalam pasal 4 huruf b UU Kewarganegaraan. Namun, apabila ditinjau dari hukum positif maka anak hasil nikah sirri tidak dapat digolongkan dalam pasal 4 huruf b tetapi di dalam pasal 4 huruf g UU Kewarganegaraan. Adapun perlindungan yang dapat diberikan oleh pihak keluarga ialah melakukan istbat nikah dan mengembalikan fungsi keluarga. Sedangkan perlindungan oleh masyarakat ialah memberikan informasi dan pengaduan terhadap diskriminasi terhadap anak bangsa serta memberikan labelisasi yang positif kepada setiap anak. Kemudian perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap anak hasil nikah sirri ialah dengan meminimalisir pelaku nikah sirri dengan cara mempertegas peraturan yang mudah dipahami oleh masyarakat dan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia.



ABSTRACTION

Civic status of child is confessed validity by civic law evaluated, when Marriage of parent validity by Islamic law and positive law. But, civic status of child Of result marries sirri the processs of marriage parent only reputed validityby Islamic Law but non-recognition by positive law. Result in child not have certaintylaw Assure of civic status. This research internal issue formula is civic status of child of Result marries sirri according to section 4 letter b civic law evaluated from khi and Protection law of child?, then, protection any kind of which can be given by family, Public and governmental to child of result marries sirri?. This research applies Approach library research. The data analysis I, compares opinion?sight section 4 letter b civic law to child of result marries sirri evaluated from kompilasi hukum islam and protection law of child of and study to protection of the law by family, public and government. Result of research if evaluated from khi hence child of result Marries sirri which have having status validity because istbat to marry by both the old Fellows is granting pengadilan agama, the child status can be classified in section 4 Letter b civic law. But, if evaluated from positive law hence child of result marries Sirri can't be classified in section 4 letter b but in section 4 letter g civic law. As For protection which can be given by the side of family is do istbat to marry and Return function of family. While proctection by public is give information and Denunciating to discrimination to suborder and gives labelisation which are positive To every child. Then protection which can be done by government to child of result Marries sirri is with meminimalisir perpetrator marries by the way of assuring Regulation which is easy comprehended by public and forms komisi perlindungan Anak Indonesia.

Keyword : Nikah sirri, Status kewarganegaraan anak, perlindungan anak

Related Link : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/339/jiptummpp-gdl-s1-2009-ridwannoor-16948-Pendahul-..pdf


Keywords


Nikah sirri;Status kewarganegaraan anak;perlindungan anak