KEKERASAN TERHADAP PERS PERSPEKTIF HUKUM HAM DAN HAM ISLAM (Masa BJ. Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono)

AHMAD BA'ITS DIPONEGORO

Abstract


Sebagaimana lazimnya, suatu tindak kekerasan di atur dalam undang-undang atau peraturan. Tetapi, khusus untuk kekerasan terhadap pers tidak ditemukan secara spesifik definisi mengenai hal itu. Meskipun sudah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Demikian halnya, dalam undang-undang/ketentuan-ketentuan/kovenan-kovenan/deklarasi-deklarasi dan/atau al-Qur?an-as-Sunnah berkaitan mengenai Hak Asasi Manusia, sama sekali tidak ditemukan definisi kekerasan terhadap pers. Namun, tidak terdapatnya definisi yang dimaksud judul penelitian. Tidak menghalangi atau mengurangi nilai-nilai substantif segala perangkat hukum (aturan-aturan) dimaksud.
Pada dasarnya penelitian ini berbicara mengenai bagaimana pengakuan dan pengebiran hukum terhadap pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?, bagaimana kekerasan terhadap pers dalam perspektif Hukum HAM dan HAM Islam?, bagaimana solusi hukum atas tindakan kekerasan terhadap pers?.
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif komparatif sesuai dengan kajian pustaka dari masing-masing bahan hukum, berdasarkan fakta atas kasus-kasus yang terjadi dalam tatanan masyarakat bangsa Indonesia.
Setelah langkah metodologi dilakukan, ditemukan bahwa ada model-model kekerasan terhadap pers di Indonesia. Seperti, kekerasan melalui regulasi yang dapat digunakan untuk menjerat pihak pers dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, atau pun kekerasan dalam bentuk pembreidelan, penyensoran yang bermaksud mengekang kemerdekaan pers, atau pun kekerasan melalui intimidasi, serta kekerasan melalui aksi fisik terhadap pers. Disamping itu, ditemukannya pandangan Hukum HAM dan HAM Islam tentang kekerasan terhadap pers. Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kekerasan terhadap pers merupakan suatu perbuatan yang secara jelas melawan hukum (onrechtmatige daad).


Commonly, a violence action is regulated in constitution or rule. However, specially for the violence againts press is not found specifically about that definition, though specific constitution regulating exists, the constitution No. 4 year 1999 about Press. More over, in the constitution/the appointments/the covenant/the declarations and/or Al-Qur?an-As-Sunnah connected with humn rights, the definition of the violence aginst press scarcely is not found. However, not existing that definition, if does not abstract or decrease the substantive values of all law equipments (the rules) meant to be.
Basecally, this research explains about how the confession and castraction of the law againts press in national life is?, how violence against press in the law of human rights and islamic human rights perspective?, and how the solution according to the law on violence action against press?.
This research uses library study or normative law research which is comparative descriptive fitting in with library study from each contets of the law based on the facts of the cases happened in device of Indonesian society.
After the methodology has been done, there are the models of violence againts press in Indonesia. Shuc as violence through regulation that can be used to snare press in doing journalism, or violence in intimidation, restraints, censor intended to bridie freedom of the press. Besides, there are the law of human rights and islamic human rights view about violence against press which mainly explain that violence against press is definitely an action of opposing law (onrechtmatige daad).

Keyword : Kekerasan, Pers, HAM

Related Link : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/332/jiptummpp-gdl-s1-2009-ahmadbaits-16577-01+PENDA-N.pdf


Keywords


Kekerasan;Pers;HAM