Twinning Program, 2005

Font Size:  Small  Medium  Large   Print Page

ANCAMAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhamad Tahir

Abstract


Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sudah mendunia, bukan hanya di negara maju, negara yang sudah berkembang bahkan sampai negara yang masih berkembang. Korupsi di negara kita lebih kita kenal tiga istilah yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang sehingga masih perlu banyak pembenahan, karena negara kita sendiri (Indonesia) untuk kategori korupi tingkat dunia menempati peringkat tiga dunia, sedangkan untuk benua Asia menempati peringkat urutan pertama. Sebagaimana yang kita ketahui pidana korupsi di negara kita telah meluas dari pemerintahan pusat hingga daerah sehingga merusak sistem birokrainya. Pada dasarnya pidana korupsi tidak banyak berkaitan dengan agama, akan tetapi berkaitan erat dengan sistem tatanan hukum yang jelas dan tegas dan di iringi dengan penegakan hukum yang berat terhadap koruptor dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku yang di buat pemerintah. Berkaitan dengan negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, maka selayaknya tindak pidana korupsi di masukkan sebagai salah satu pemikiran utama sehingga bisa diterapkan dan paling tidak mengkombinasikan kedua hukum tersebut Hukum Positif dan Hukum Islam sebagai landasan utama dalam memberantas korupsi. Pada hakikatnya pemberantasan dan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi jauh dari kenyataan UU yang berlaku, karena UU yang di buat seakan-akan masih melindungi penguasa dan hukuman yang di berikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan apa yang berlaku di dalam UU seperti pidana mati seharusnya di jatuhkan kepada pelaku yang masuk kategori tersebut.
Untuk itu penulis mengambil beberapa permasalahan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu bagaimanakah hukum positif dan hukum islam mengatur tentang tindak pidana korupsi serta bagaimana pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan relevansi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Metode penulisan yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis komperatif dengan menggunakan UU korupsi yang berlaku di negara kita yaitu UU No 20 Th 2001 dan Hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dampak korupsi terhadap stabilisasi negara, syarat-syarat dan cara pidana mati, serta teknik deskriptif analisis.
Pada kesimpulan dapat di ketahui dampak korupsi terhadap stabilisasi kehidupan bernegara yang mana berimbas masyarakat itu sendiri, sehingga pidana bagi pelaku korupsi di ganjar seberat-beratnya yaitu pidana mati yang dapat menjadikan psiko terapi bagi masyarakat lainnya. Dan disini penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih tegas dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi, juga para akademisi agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap UU yang akan datang.

Keyword : ANCAMAN, HUKUMAN, MATI

Related Link : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/117/jiptummpp-gdl-s1-2005-muhamadtah-5841-PENDAHUL-N.pdf



Abstract: PDF , PS , DOC