Pembangunan Hukum Dengan Pembentukan Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Investasi yang Kompetitif Di Daerah (Tinjauan di Malang)

Arief Siregar, Ayu Lestari, Johar Kiswati

Abstract


Otonomi daerah merupakan jalan penyerahan berbagai kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu kewenangan daerah adalah dibidang penanaman modal di luar urusan penanaman modal yang menjadi urusan pusat. Dimana daerah berperan dalam pemberian ijin, pengaturan tentang jenis investasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan daerah tersebut dan terkait dengan dampak lingkungan (AMDAL). Pemerintah daerah dalam usaha menjalankan kewenangannya melakukan pengaturan melalui Peraturan daerah yang tujuannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menjaring investor untuk melakukan investasi di daerah, dimana urusan penanaman modal yang menjadi urusan daerah adalah penanaman modal non PMA/PMDN meliputi bidang industri, Perdagangan, jasa konstruksi, pariwisata dan perumahan. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut dalam realisasinya justru menghambat iklim investasi di daerah karena Peraturan daerah yang ada, berisi pungutan-pungutan, pajak dan retribusi yang memberatkan para investor. Untuk itu Perlu dikaji kendala-kendala investor dalam menanamkan modalnya di daerah terutama hambatan dari Peraturan daerah yang tidak responsif dan tidak mendukung terciptanya iklim investasi yang kompetitif di daerah. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam mengenai bagaimana pembuatan Peraturan daerah yang kompetitif yang bisa mendukung dunia usaha maupun investasi. Untuk membuat Peraturan daerah yang mendukung investasi perlu adanya pengadopsian prinsip good governance dalam pembuatan Peraturan daerah, partisipasi masyarakat, peningkatan kerja badan legislatif yang mempunyai fungsi utama dalam bidang legislasi, proses pembuatan Peraturan daerah yang benar, serta peningkatan kerja eksekutif yang memegang roda pemerintahan daerah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terciptanya iklim investasi yang kondusif dan lebih kompetitif di daerah.

Keywords


Peraturan daerah; Kompetitif; Daerah

Full Text:

PDF () PDF