ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN OTONOMIDAERAH

ITAWATI ITAWATI

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya otonomi daerah kinerja keuangan Pemkot Malang semakin baik atau sebaliknya dan untuk menilai sejauh mana kebijakan otonomi daerah mampu meningkatkan kinerja keuangan Pemkot Malang.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan asumsi-asumsi yaitu laporan APBD tahun 1999, 2000 sebelum otonomi daerah menggunakan format lama sesuai dengan UU No. 5 tahun 1974 dan laporan APBD tahun 2001, 2002 menggunakan format terbaru sesuai dengan UU No. 22/1999, UU No. 25/1999, dan PP No. 105/2000. Karena Pemerintah Kota Malang belum menggunakan laporan APBD dengan format terbaru.
Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemkot Malang dengan menggunakan analisis rasio yaitu; rasio kemandirian; rasio efektifitas dan rasio efisiensi; DSCR; dan analisis rasio pertumbuhan.
Hasil perhitungan dengan menggunakan rasio kemandirian menunjukkan bahwa sebesar 16,56%, 17,70% untuk tahun 1999, 2000 dan 11,61%, 14,58% untuk tahun 2001, 2002; Efektifitas dan efisiensi ditunjukkan dengan rasio sebagai berikut untuk tahun 1999, 2000 adalah 106,11%, 94,36% dan tahun 2001, 2002 sebesar 108,99%, 115,76% untuk rasio efektifitasnya, sedangkan rasio efisiensinya masing-masing untuk tahun 1999, 2000 yaitu 2,24%, 3,93% dan tahun 2001, 2002 yaitu 3,53%, 2,53%; DSCR tahun 1999, 2000 adalah 8,96 dan 8,89 sedangkan untuk tahun 2001, 2002 sebesar 11,60 dan 26,19; Untuk rasio pertumbuhan tahun 2000 adalah (5,91%) untuk PAD, (9,39%) untuk total pendapatan, (6,03%) untuk belanja rutin, dan (28,80%) untuk belanja pembangunan. Sedangkan untuk pertumbuhan pada tahun 2001 adalah 69,19% untuk PAD, 150,55% untuk total pendapatan, 139,70% untuk belanja rutin, 89% untuk belanja pembangunan, dan untuk tahun 2002 adalah 41,97% untuk Pad, 13,11% untuk total pendapatan, (5,70%) untuk belanja administrasi umum, (4,55%) untuk belanja operasional, (26,60%) untuk belanja transfer, 42,14% untuk belanja tidak tersangka, dan 118,93% untuk belanja modal.
Dari hasil analisis keempat rasio tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Malang dilihat dari rasio efektifitas dan efisiensi, DSCR, dan rasio pertumbuhan cukup baik, hal ini dikarenakan Pemkot Malang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan dana kecuali rasio kemandirian yang tidak cukup baik sesudah otonomi daerah karena besarnya dana alokasi umum dari pemerintah pusat.
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya Pemkot Malang mengoptimalkan potensi sumber daya daerah dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pengelolaan BUMD untuk meningkatkan PAD untuk pembiayaan belanja daerah.

 

Keyword : KINERJA KEUANGAN

 

Link Terkait : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/30/jiptummpp-gdl-s1-2004-itawati996-1490-Pendahul-n.pdf


Keywords


KINERJA KEUANGAN