SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Banyuwangi)

Eko Adi Perdana

Abstract


Pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan bagian integral dari pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah. Pembangunan di segala bidang dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya.
Untuk mewujudkan program pembangunan tersebut, maka akan tercermin pembangunan di daerah-daerah. Partisipasi pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pembangunan di daerah. Pemerintah daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta berkewajiban menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, perlu dikembangkan inisiatif daerah terhadap sumber-sumber keuangan yang cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang seringkali menjadi hambatan bagi daerah adalah terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Dengan pendapatan daerah yang terbatas dan seringkali kecil yang diperoleh, maka diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian anggaran secara hati-hati untuk menggunakan sumber-sumber dana secara efisien dalam menyediakan jasa-jasa umum yang dibutuhkan. Dengan demikian perlu diadakan suatu tindakan yang pada prinsipnya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan keuangan yang ada sekarang ini, serta menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah lainnya untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan umum di daerahnya.
Tujuan tersebut kiranya akan dapat tercapai dengan diterapkannya suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Suatu sistem pengendalian intern dikatakan memadai, jika dengan diterapkannya sistem tersebut, maka semua tujuannya akan tercapai. Adapun tujuan tersebut adalah untuk mengamankan semua aktiva yang dimiliki, menjamin adanya efisiensi dalam operasi serta meyakinkan hal ini metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, yang dilaksanakan dengan cara menganalisis sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Banyuwangi yaitu berdasarkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab fungsional dalam struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yaitu setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi oleh pejabat yang berwenang untuk menyetujui terjadinya suatu transaksi dan juga bertujuan untuk melaksanakan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang, pendapatan dan biaya, serta praktek-praktek yang sehat di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam setiap bagian organisasi dan juga tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
Dalam melaksanakan pembangunan di daerah perlu didukung adanya dana yang cukup besar yang dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, dari sektor swasta, dan dana yang digali dari potensi daerah itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah termasuk pajak daerah perlu diusahakan dan dikembangkan. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu berusaha mandiri untuk menunjang dana pembangunannya dan tidak selalu menggantungkan bantuan dari pemerintah tingkat atas. Dalam hal ini peranan pengendalian intern sangat besar, khususnya dalam hal Pemungutan Pajak Reklame yang mengingat bahwa Pengendalian Intern merupakan suatu tindakan priventif terhadap terjadinya penyelewengan yang mungkin terjadi. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa semua formulir yang digunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mencegah atau mengurangi penyelewengan, sehingga diharapkan akan dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah dari hasil Pemungutan Pajak, khususnya dari Pajak Reklame.

 

Keyword : Sistem Pengendalian Intern; Pajak Reklame; Pendapatan Asli Daerah

 

Link Terkait : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/73/jiptummpp-gdl-s1-2005-ekoadiperd-3626-PENDAHUL-N.pdf


Keywords


Sistem Pengendalian Intern; Pajak Reklame; Pendapatan Asli Daerah