PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN (UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO.17 TAHUN 2000) DALAM PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. TELKOM DIVRE V JAWA TIMUR

Triyastuti Triyastuti

Abstract


Penelitian ini merupakan studi kasus padan ini merupakan studi kasus padaengan judul " PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN (UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO.17 TAHUN 2000) DALAM PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. TELKOM DIVRE V JAWA TIMUR."
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan telah menetapkan Peraturan Perpajakan dalam pembuatan laporan laba-rugi perusahaan dan mengetahui pajak terutang perusahaan yang sebenarnya. Dalam hal ini apabila perusahaan belum benar-benar menerapkan Peraturan Perpajakan, maka akan terdapat perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan menurut UU Perpajakan. Dengan adanya perbedaan tersebut maka perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari perusahaan. Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengetahui data-data yang dianggap tidak sesuai dengan UU Perpajakan No.17 tahun 2000, setelah dievaluasi maka data-data tersebut dikelompokkan dan kemudian dilakukan koreksi fiskal yang mengacu pada UU Perpajakan No.17 tahun 2000. Tahapan terakhir dari analisis ini adalah menghitung besarnya pajak terutang perusahaan yang sebenarnya.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara laporan laba-rugi yang dibuat oleh perusahaan dengan laporan laba-rugi menurut UU Perpajakan tahun 2000 yang disebabkan adanya beda tetap dan beda waktu sehingga akan berpengaruh pada besarnya jumlah pajak terutang. Dengan adanya perbedaan ini maka harus dilakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal terhadap perbedaan-perbedaan yang ada agar laporan laba-rugi yang disajikan untuk pihak fiskus sesuai dengan UU Perpajakan.
Hasil perhitungan akibat adanya perbedaan tersebut adalah terdapat selisih jumlah pajak terutang yaitu selisih kurang bayar sebesar Rp 24.421.906.047 dimana pajak terutang menurut perusahaan sebesar Rp 303.407.611.303 dan menurut UU Perpajakan sebesar Rp 327.829.517.350. Selain berpengaruh terhadap pajak, perbedaan itu juga secara langsung berpengaruh terhadap besarnya laba. Laba setelah diadakannya rekonsiliasi fiskal menjadi lebih besar jumlahnya yaitu Rp 765.018.873.819.
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa perusahaan sebaiknya memberikan natura dalam bentuk uang karena menurut UU Perpajakan itu adalah biaya yang dapat mengurangi penghasilan sehingga dapat meminimalisir pajak. Selain itu disarankan juga agar perusahaan menyusun laporan keuangan khususnya laporan laba-rugi yang disajikan bagi kepentingan pajak harus sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku sehingga tidak perlu banyak melakukan koreksi fiskal.

 

Keyword : perpajakan; fiskal

 

Link Terkait : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/6/jiptummpp-gdl-s1-2004-triyastuti-289-PENDAHUL-N.pdf


Keywords


perpajakan; fiskal