ANALISIS KINERJA ANGGARAN DAN FUNGSI APBD SEBAGAI ALAT PERENCANAAN SERTA PENGENDALIAN APBD KABUPATEN MOJOKERTO

Nia Rahmawati

Abstract


Penelitian ini merupakan penelitian deskriprtif, pada pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan judul “ Evaluasi Anggaran Sebagai alat Perencanaan dan Pengendalian APBD”
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dari evaluasi anggaran; dan untuk mengetahui fungsi anggaran sebagai perencanaan dan pengendalian APBD
Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah Rasio Keuangan Daerah, yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efesiensi, Rasio Pertumbuhan. Sedangkan untuk mengetahui tentang evaluasi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian digunakan penjabaran secara deskriptif, dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menelaah evaluasi anggaran yang ada dijadikan solusi permasalahan yang ada.
Hasil perhitungan dari pengukuran kinerja dengan rasio yang ada adalah dari rasio kemandirian sebesar 5,8% untuk tahun 2001; 8,5% untuk tahun 2002, dan 11,3% untuk tahun 2003. Perhitungan rasio efektifitas dan efesiensi adalah 113,4% dan 5,8% untuk tahun 200; 113,2% dan 7,9% untuk tahun 2002; dan 111,1% dan 7,7% utnuk tahun 2003. Perhitungan rasio pertumbuhan menunjukkan hasil pada tahun 2002 terjadi pertumbuhan 50,06% untuk PAD, 23,76% untuk total pendapatan, 17,19% untuk belanja rutin, dan 24,33% untuk belanja pembangunan dari tahun 2001; sedangkan pada tahun 2003 terjadi pertumbuhan 39,69% untuk PAD, 107,09% utnuk belanja rutin, 154,81% untuk belanja pembangunan, penurunan 2,85% untuk total pendapatan dari tahun 2002. Hasil analisis berkaitan dengan perencanaan adalah untuk permasalahan yang ada, bahwa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan anggaran tahun lalu adalah jika terjadi pengajuan usulan dari unit kerja yang terlalu besar dan jika anggaran pengeluaran melebihi batas maka akan dilakukan peninjauan APBD tahun lalu. Sedangkan untuk permasalahan yang terjadi dalam pengendalian adalah penyimpangan pelaksanaan APBD oleh unit kerja/eksekutif dalam realisasi kerja mereka, untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan klarifikasi atau meminta pertangungjawaban dari penyimpangan yang dilakukan dengan acuan APBD yang telah disahkan, untuk dijadikan rekomendasi perubahan APBD.
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis berpendapat sebaiknya pemerintah daerah kabupateb Mojokerto lebih melakukan peningkatan pendapatan daerah dan lebih intensif dalam menelaah lebih dalam dari peningkatan belanja yang meningkat drastis. Dalam perencanaan dan pengendalian APBD sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan pengawasan yang lebih intensif.

 

Keyword : kinerja anggaran; pengendalian APBD

 

Link Terkait : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/24/jiptummpp-gdl-s1-2004-niarahmawa-1172-Pendahul-n.pdf


Keywords


kinerja anggaran; pengendalian APBD