REKONSILIASI FISKAL UNTUK MENENTUKAN PPh FISKAL DAN PAJAK TANGGUHAN Studi Kasus Pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi Bali

SUFLIYA LAIDIAN

Abstract


Sifat dari penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan suatu penelitian yang menyelidiki fenomena atau konteks tidak tampak dan tegas dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka, sedangkan sumbernya menggunakan data sekunder yaitu data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan fiskal setelah dilakukannya rekonsiliasi dan juga untuk mengetahui besarnya pajak tangguhan yang ada di PT. PLN (PERSERO) Distribusi Bali pada Tahun 2004.
Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan alat analisa data berupa rekonsiliasi fiskal yang membandingkan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-undang Perpajakan, dengan melakukan koreksi fiskal beda tetap (permanen) dan beda waktu (sementara) serta menghitung pajak tangguhan.
Setelah melakukan tahapan penelitian, peneliti mendapatkan hasil yang berupa pajak penghasilan fiskal pada Tahun 2003 sebesar Rp 616.206.533.565,- dan pada Tahun 2004 sebesar Rp 120.344.177.465,-. Pajak tangguhan yang ada di PT. PLN (PERSERO) Distribusi Bali untuk Aktiva Pajak Tangguhan Tahun 2003 Rp 184.861.966.070,- dan kewajiban Pajak Tangguhan Tahun 2003 sebesar Rp 65.002.051.320,-. Tahun 2004 Aktiva Pajak Tangguhan sebesar Rp 36.103.253.240,- kewajiban Pajak Tangguhan Tahun 2004 sebesar Rp 37.515.162.581,-
Pada saat diadakan Koreksi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Tahun 2003 ditemukan adanya selisih sebesar Rp 57.366.518.774,- lebih besar menurut fiskal daripada Laporan Keuangan Perusahaan. Pada Tahun 2004 juga ditemukan selisih yang lebih besar menurut fiskal daripada Laporan Keuangan Perusahaan sebesar Rp 48.766.124.690,-.
Pada Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Bali tidak ada Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan. Tetapi setelah penulis melakukan koreksi fiskal ditemukan adanya Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan. Disarankan kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Bali agar melakukan koreksi fiskal sebelum membuat Surat Pemberitahuan (SPT) yang diserahkan kepada Kantor Pajak.

 

Keyword : REKONSILIASI FISKAL; PPh FISKAL DAN PAJAK TANGGUHAN

 

Link Terkait : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/103/jiptummpp-gdl-s1-2005-sufliyalai-5121-PENDAHUL-N.pdf


Keywords


REKONSILIASI FISKAL; PPh FISKAL DAN PAJAK TANGGUHAN