Department of Accounting, 2007

Font Size:  Small  Medium  Large   Print Page

ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN ANTAR DAERAH di PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Rini Agustina Permana sari

Abstract


Penelitian ini dilakukan pada 11 (Sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan dengan judul ? Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Antar Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan?.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang ada di provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil perbandingan kinerja dapat ditentukan pemerintah daerah mana yang layak dijadikan sebagai benchmark dalam pencapaian kinerja keuangan. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah (1) Analisis anggaran, yang terdiri dari analisis selisih anggaran dan analitycal procedure; berupa perhitungan rasio-rasio APBD.
Hasil perhitungan analisis selisih anggaran dan realisasi APBD, untuk selisih penerimaan dan pengeluaran relatif baik karena terdapat selisih yang menguntungkan (favourable variance). Secara umum, tingkat ketergantungan pemerintah daerah di provinsi Kalimantan Selatan terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Pemerintah Kota Banjarmasin dinilai yang paling mandiri. Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai memiliki tingkat kemandirian yang paling rendah. Rasio pajak daerah terhadap PAD cenderung menurun. Pemerintah Kota Banjarmasin dinilai sudah mampu mengoptimalkan pemungutan pajak daerahnya. Kabupaten Tapin dinilai memiliki kinerja pemungutan pajak yang paling buruk. Rasio retribusi daerah terhadap total PAD cenderung meningkat. Kinerja pemungutan retribusi Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai paling baik, sedangkan Kabupaten Tapin dinilai memiliki kinerja pemungutan retribusi daerah yang paling buruk. Tingkat rasio laba BUMD terhadap PAD cenderung berfluktuasi. Pemerintah daerah yang kinerja perolehan laba BUMD terhadap PAD yang paling baik adalah Kabupaten Banjar. Sedangkan pemerintah daerah yang kinerja perolehan laba BUMD nya paling buruk adalah Kota Banjar Baru. Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD cenderung berfluktuasi. Pemerintah Kabupaten Tapin dinilai paling baik dalam rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD nya. Sedangkan yang paling buruk adalah pemerintah Kota banjar Baru. Jika diukur atas dasar APBD, disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan Pemerintahan Kota dengan kinerja keuangan yang paling baik sedangkan Kabupaten Tapin merupakan kabupaten dengan kinerja keuangan yang paling buruk. Dengan demikian, Pemerintah Kota Banjarmasin yang dianggap layak sebagai benchmark dalam pencapaian kinerja keuangan di lingkup pemerintahan daerah yang ada di provinsi Kalimantan Selatan.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyarankan sebaiknya Pemerintah daerah mengurangi ketergantungannya terhadap pihak luar dengan meningkatkan pertumbuhan investasi daerahnya serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi.

 

Keyword : keuangan, kinerja, benchmark

 

Link Terkait : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/208/jiptummpp-gdl-s1-2007-riniagusti-10369-PENDAHUL-N.pdf



Abstract: PDF , PS , DOC