EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPR SYARIAH (Studi kasus di BPRS Bhakti Haji Malang)

CAMILIA ABDAT

Abstract


Penelitian ini merupakan studi kasus pada BPRS Bhakti Haji Bululawang- Malang dengan topik ?Evaluasi Perlakuan Akuntansi terhadap Sistem Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah?
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti tentang bagaimana perlakuan akuntansi transaksi jual beli pada produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah Bhakti Haji Malang, dan untuk membuktikan kesesuaian perlakuan akuntansi transaksi jual beli pada produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah Bhakti Haji Malang dengan ketentuan menurut PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi terhadap system pembiayaan murabahah. Adapun langkah- langkahnya adalah mengidentifikasi perlakuan akuntansi produk pembiayaan murabahah yang meliputi pengukuran, pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Haji Malang. Membandingkan perlakuan akuntansi prinsip jual beli produk pembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti Haji Malang dengan PSAK No. 59 dan merumuskan hasil perbandingan perlakuan akuntansi prinsip jual beli produk pembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti Haji Malang dengan PSAK No. 59 untuk menilai kesesuaian atau kepatuhan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah.
Dari hasil analisis tersebut, BPRS Bhakti Haji Malang dalam melakukan penilaian pembiayaan menggunakan prinsip- prinsip yang berlaku pada lembaga perbankan yaitu prinsip 5C. dalam system pembiayaan murabahah yang ada pada BPRS Bhakti Haji Malang tidak mengenakan uang muka atau tidak mengakui adanya uang muka (urbun). BPRS Bhakti Haji Malang hanya melayani pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan saja, karena keterbatasan tempat sehingga tidak ada pembiayaan murabahah tanpa pesanan. Karena keterbatasan tenaga kerja dan tempat, maka pada saat akad murabahah disepakati, pihak BPRS Bhakti Haji Malang memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk diberikan amanah oleh pihak BPRS untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam hal ini pihak BPRS membayar kepada nasabah sejumlah yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli barang- barang tersebut. Secara keseluruhan, perlakuan akuntansi BPRS Bhakti Haji Malang mulai dari aktivitas pengukuran, pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK No. 59 meskipun masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 59. Pertama, yaitu dalam hal pengakuan potongan pelunasan. Kedua, yaitu dalam hal penyajian laporan keuangan Neraca dalam hal menyajikan rekening dengan nama ?Investasi tidak terikat? tanpa ada pengklasifikasian berdasarkan sumber dana. Ketiga, yaitu dalam hal penyajian laporan keuangan Laba- Rugi yang tidak menyajikan rekening pendapatan margin murabahah dan pada point pendapatan operasional, pendapatan- pendapatan digabung menjadi satu tanpa ada pengklasifikasian pendapatan.
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan agar BPRS Bhakti Haji Malang, sebaiknya dalam hal penyajian laporan keuangan Neraca pada bagian aktiva, pada point rekening investasi tidak terikat ada pengklasifikasian berdasarkan sumber dana, pada laporan keuangan Laba- Rugi seharusnya mencantumkan rekening pendapatan margin murabahah, karena jual beli murabahah merupakan pendapatan utama dalam pembiayaan pada BPRS Bhakti Haji Malang, dan seharusnya dalam perlakuan akuntansi sistem pembiayaan murabahah khususnya penyajian laporan keuangan Neraca dan Laba- Rugi disamping mengacu pada PSAK No. 59 juga mengacu pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia).

 

Keyword : Perlakuan akuntansi dan Murabahah

 

Link Terkait : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/195/jiptummpp-gdl-s1-2007-camiliaabd-9738-PENDAHUL-N.pdf


Keywords


Perlakuan akuntansi; Murabahah