ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Reny Maulidia Astuti

Abstract


Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemerintah Kota Banjarmasin dengan judul ? Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah ?.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah (1) Analisis anggaran, yang terdiri dari analisis selisih anggaran dan analitycal procedure; serta (2) pengukuran value for money (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).
Hasil perhitungan analisis selisih anggaran dan realisasi APBD, untuk selisih penerimaan dan pengeluaran sesudah pelaksanaan otonomi daerah relatif lebih baik daripada sebelum pelaksanaan otonomi daerah, karena terdapat selisih yang menguntungkan (favourable variance).
Rasio kemandirian sebelum pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan rasio kemandirian sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Rasio pajak daerah terhadap PAD sesudah pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan nilai yang lebih baik daripada sebelum pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan rasio retribusi daerah terhadap PAD menunjukkan nilai rasio sebelum pelaksanaan otonomi daerah lebih baik daripada sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya rasio laba dari BUMD terhadap PAD juga menunjukkan bahwa rasio sebelum pelaksanan otonomi daerah lebih baik daripada sesudah pelaksanaan otonomi. Adapun untuk rasio lain-lain PAD yang sah sesudah pelaksanaan otonomi menunjukkan nilai yang lebih baik daripada sebelum pelaksanaan otonomi. Secara umum, rasio belanja aparatur sebelum otonomi daerah menunjukkan persentase yang lebih tinggi daripada sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Adapun rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja daerah sesudah otonomi daerah memiliki persentase yang lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan otonomi daerah untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri, belum sepenuhnya tercapai.
Pengukuran tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin sesudah otonomi daerah kurang dari 100%. Sehingga dapat dikatakan berdasarkan pendekatan value for money, kinerja keuangan pemerintah sesudah pelaksanaan otonomi lebih baik daripada sebelum pelaksanaan otonomi daerah.
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyarankan sebaiknya Pemerintah Kota Banjarmasin mengurangi ketergantungannya terhadap pihak luar dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi, serta mempertahankan tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

 

Keyword : kinerja keuangan, pemerintah, otonomi

 

Link Terkait : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/196/jiptummpp-gdl-s1-2007-renymaulid-9777-Pendahul-n.pdf


Keywords


kinerja keuangan; pemerintah; otonomi