Department of Syariah, 2007

Font Size:  Small  Medium  Large   Print Page

PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Moh. Zainuddin Arif

Abstract


Sesungguhnya diwajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pencurian (jarimah sariqah) dengan hukuman potong tangan adalah merupakan fakta tentang berkembangnya tindak pidana yang menyangkut harta benda yang telah terdapat berbagai perundang-undangan antara lain; UU Tindak Pidana Korupsi akan disoroti tindakan terkait segi ancamannya diperbandingkan dengan ancaman hukum potong tangan dalam fiqih jinayat. Namun dalam pelaksanaan di negara Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam masih belum dapat menerapkan hukum-hukum Islam sebagai hukum positifnya.
Dari latar belakang tersebut di atas, perlu untuk suatu kerangka rumusan masalah yang perlu dikaji di antaranya: (1) Bagaimana ketentuan rumusan tentang hukum pidana sariqah bagi orang yang melakukan pencurian menurut fiqih jinayat (hukum pidana Islam) ? (2) Bagimana rumusan jarimah sariqah dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia ?
Dari rumusan masalah tersebut, maka dihasilkan suatu pembahasan yaitu perbuatan tindak pidana pencurian (jarimah syariqah) dalam Islam, dapat dikatakan sebagai kejahatan, apabila sudah memenuhi unsur-unsur delik yang diadukan dalam tindak pidana pencurian dalam Islam di antaranya : (i) pengambilan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, (ii) yang dicuri itu harus berupa harta kongkret, (iii) harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga. Apabila sudah memenuhi unsur-unsur delik pencurian maka hukuman yang dapat dikenakannya dapat berupa ?sanksi? atau ?hadd?. Untuk hukuman sanksi bagi pelaku kejahatan jarimah syariqah, apabila tidak lengkap memenuhi unsur-unsur delik pencurian. Sedangkan hukuman hadd bagi pelaku kejahatan jarimah syariqah, apabila sudah memenuhi unsur-unsur delik pencurian secara lengkap.
Penerapan pidana Islam di Indonesia ke depan, sesungguhnya sudah dapat diterapkan di Indonesia dengan studi peradilan Mahkamah Syariah NAD. Berdasarkan ketentuan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Mahkamah Syar`iyah di NAD pada Penjelasan Umum angka 4 dinyatakan, bahwa Mahkamah Syar`iyah adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: (i) mu`amalah; meliputi: jual beli, hutang piutang, permodalan, bagi hasil, gadai, pembukaan lahan, waqaf, hibah, shadakah, dan lain-lain; dan (ii) jinayah; yaitu jarimah hudud meliputi: zina, mencuri, merampok; kemudian jarimah qishass/diyat meliputi: pembunuhan, penganiayaan; dan jarimah ta`zir meliputi: judi, khalwat, dan lain-lain. Meskipun kewenangan yang harus dilaksanakan di dalam Mahkamah Syar`iyah tersebut, pelaksanaannya masih bertahap. Namun ketentuan tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan pidana Islam di Indonesia masih akan terus berjalan untuk kemudian hari pembaharuan di dalam hukum pidana positif Indonesia yang sekarang berlaku akan mengalami pembaharuannya.
Dengan demikian, sampailah pada suatu saran berdasarkan hasil tersebut di antaranya: (1) Problem yang paling besar di dalam menentukan hukuman pidana Islam selama ini, karena adanya perbedaan persepsi dari kalangan umat muslim Indonesia terhadap ketentuan hukum pidana Islam untuk diterapkan di Indonesia. Untuk itu, perbedaan tersebut kiranya perlu untuk diluruskan bagi setiap golongan terhadap persepsi hukum pidana Islam, khususnya menyangkut hukuman potong tangan; dan (2) Pembaharuan hukum pidana positif Indonesia, yang ketentuannya berdasarkan KUHP peninggalan Belanda tidak harus mendasarkan pada konsepsi-konsepsi hukum-hukum Barat, melainkan kita juga dapat mengadopsir konsepsi-konsepsi hukum-hukum Islam yang selama ini sudah dapat dipahami oleh kalangan umat muslim Indonesia. Sehingga penerimaan dan penerapan ketentuan hukum akan dengan mudah diterima pelaksanaannya, dengan tetap mencerminkan norma dan kaidah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Keyword : PENCURIAN, HUKUM ISLAM

Related Link  : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/220/jiptummpp-gdl-s1-2007-mohzainudd-10952-01.+PEND-N.pdf



Abstract: PDF , PS , DOC