MARITAL RAPE (PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

RUFIA WAHYUNING PRATIWI

Abstract


Sesuai dengan obyek studi yang diangkat, maka pembahasan dititik beratkan pada masalah perkawinan, yaitu perkosaan dalam rumah tangga, atau bisa disebut dengan marital rape. Sampai sekarang permasalahan marital rape menimbulkan polemik, antara pendapat yang mengemukakan ada atau tidaknya perkosaan dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, khilafiah terjadi karena adanya pemaknaan ayat secara tekstual ataupun kontekstual. Begitu juga dengan beberapa produk hukum positif yang diharapkan akan mampu memberikan suatu nuansa perlindungan bagi korbannya (isteri), sampai sekarang belum tercipta.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam kesempatan ini penulis mencoba menuangkannya dalam tugas akhir yang berbentuk Legal Opinion dengan mengangkat permasalahan, yaitu bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang marital rape (perkosaan dalam perkawinan) dan bagaimana pula pandangan hukum positif Indonesia dengan adanya marital rape. Tujuan penulis dengan mengangkat permasalahan yang ada adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan adanya marital rape. Sedangkan untuk menemukan suatu solusi permasalahan yang ada penulis menggali data-data dari berbagai referensi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan kemudian dianalisa. Oleh karena itu dalam karya tulis yang berbentuk legal opinion ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif analisis.
Dalam konteks Islam adanya perkosaan dalam perkawinan (marital rape) menimbulkan khilafiah, pendapat pertama menyatakan bahwa dalam sebuah perkawinan telah terbagi hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Dan sudah seharusnyalah isteri selalu taat dan patuh dalam melayani segala kepentingan dan keinginan suami bagaimanapun keadaannya. Jika hal ini tidak terlaksana, maka hal ini dapat dikatakan ‘nusyus’. Pendapat kedua adalah antara hak dan kewajiban suami-isteri dalam suatu ikatan perkawinan adalah seimbang, saling mengerti, menghargai, dan menghormati.
Sedangkan dalam hukum positif memandang perkosaan dalam perkawinan adalah sebagai berikut, pertama dalam sebuah perkawinan tidak akan ada yang namanya perkosaan, karena menurut pendapat ini perkosaan terjadi disaat telah terjadinya penetrasi, dan dapat terjadi terhadap mereka yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Pendapat kedua, perkosaan dalam perkawinan merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan menggunakan pasal tentang penganiayaan, pendapat ketiga memandang perkosaan dalam perkawinan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga diperlukan suatu undang-undang khusus.
Selama ini mitos yang berkembang terutama dalam masyarakat kita adalah seorang isteri harus menurut perintah suami apapun keadaannya, sehingga budaya patriarkat terasa menghegemoni. Suatu keadaan yang lebih menonjolkan suatu kewajiban yang penuh isteri dari pada hak-hak yang ternyata banyak terabaikan. Sehingga bisa jadi suatu keadaan dimana isteri tidak taat kepada suami akan disebut ‘nusyus’, tanpa ada suatu batasan yang jelas. Begitu pula dalam hukum positif Indonesia. Dalam KUHPidana tidak ada pasal-pasal/ ketentuan hukum yang mengatur hal ini (marital rape). Begitu juga dalam Rancangan KUHPidana yang ada, justru dijelaskan bahwasanya perkosaan dalam rumah tangga tidak ada. Walaupun sebenarnya Indonesia sebenarnya telah merativikasi beberapa konvensi PBB tentang penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan kedalam UU No. 7 Tahun 1984. Hal yang sungguh ironis sekali mengingat para korban yang sangat memerlukan keadilan dan perlindungan hak-haknya terutama sebagai isteri. Keadaan akan semakin sulit karena ternyata masih banyak menganggap bahwa marital rape merupakan masalah yang privasi, sehingga para korbanpun menjadi enggan apabila harus mempertahankan hak-haknya dengan alasan ia akan membongkar aib keluarga. Sisi lain permasalahan yang timbul, disaat perbuatan yang merupakan delik aduan ini akan dihadapkan pada masalah saksi dan bukti.
Marital rape termasuk delik aduan. Dalam pemberian saksi bagi pelakunya, menurut pendapat penulis pemberlakuan konsep tentang pidana kerja sosial adalah paling relevan. Karena menurut penulis bentuk sanksi ini dapat meminimalisasi adanya disintegrasi keluarga. Sedangkan dalam hukum Islam dapat diberlakukan hukuman ta’zir.
Dengan adanya dasar hukum yang ada, serta paparan-paparan yang menjelaskan peran, hak dan kewajiban, khususnya suami isteri, maka penulis lebih condong pada suatu pendapat dimana wanita dalam ranah domestik (sebagai isteri) memiliki hak-hak yang harus dihormati. Terlebih lagi jika hal ini dikaitkan pada hak asasi manusia, yang dalam konsep Islam tercantum dalam Maqashid al-Syari’ah. Selain itu perlu adanya suatu ketentuan hukum khusus yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap korban marital rape, yaitu isteri.
Dengan demikian, dengan tetap pada fitrah azalinya, seorang wanita sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sarat dengan kemanusiaan dan keadilan. Hal ini berkaitan dengan masalah hak asasi manusia dan demi tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah.

Keyword : MARITAL RAPE

Related Link : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/23/jiptummpp-gdl-s1-2004-rufiawahyu-1144-Pendahul-n.pdf


Keywords


MARITAL RAPE