PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM ISLAM

MOH. FURQON H.R.

Abstract


Di dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa perkawinan itu adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah) dan di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Pasal l) disebutkan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan juga disertai dengan tujuan-tujuan yang ingin diciptakan dengan berlangsungnya perkawinan ini. Ini adalah bentuk ideal yang ingin diciptakan didalam berlangsungnya suatu rumah tangga.Karena kita ketahui bahwa dengan dilangsungkannya suatu perkawinan kita telah masuk dalam suatu tatanan kehidupan yang baru, yaitu tatanan kehidupan adat, tatanan kehidupan kekerabatan, tatanan kehidupan ketetanggaan sehingga tidak sedikit terjadi pergesekan-pergesekan yang ditimbulkan sehingga menimbulkan dampak baik itu positif maupun dampak yang negatif.Masalah perkawinan termasuk masalah yang fundamentil bagi setiap manusia yang sudah dewasa dan akibat daripadanya sangat mempengaruhi pula kepada kehidupan manusia umumnya, sebab rumah tanga itu merupakan unit kecil (kelompok kecil) dari masyarakat. Aman tenteramnya suatu negara, banyak dipengaruhi oleh aman dan tenteramnya setiap kelompok itu. Untuk memenuhi segala kebutuhan yang bertalian dengan masalah perkawinan yang banyak aspeknya itu, hukum Islam telah menjelaskan dengan sangat lengkap yang pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan yang mana dalam hal ini adalah pengaturan dan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan setelah perkawinan itu putus.Dalam suatu perkawinan haruslah ada suaut harta yang digunakan untuk menunjang kehidupan perkawinan mereka yaitu sesuatu yang diperlukan untuk menunjang hidup dan kehidupan sepanjang perkawinan mereka, oleh karena itu diadakannya pembagian harta kekayaan dalam perkawinan.
Membahas masalah harta kekayaan bersama dalam perkawinan memerlukan pemikiran dalam tiga dimensi, sebelum perkawinan yang menyangkut harta kekayaan yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan. Selama perkawinan adalah mengenai harta kekayaan yang didapat oleh suami istri selama dalam perkawinan. Sedangkan setelah perkawinan yaitu pembahasan mengenai kedudukan masing-masing terhadap kekayaan tersebut.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengkaji mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat perceraian menurut hukum adar Jawa dan hukum Islam yang terkemas dalam suatu rumusan : (1) Bagaimanakah kedudukan harta bersama menurut pandangan adat Jawa; (2) Bagaimanakah kedudukan harta bersama menurut pandangan hukum Islam; (3) Bagaimanakah akibat hukumnya terhadap harta bersama srtelah putusnya perkawinan akibat perceraian.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :
1.Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan harta bersama menurut pandangan adat Jawa serta pengaruh dari hukum Islam terhadap hukum adat Jawa mengenai kedudukan harta bersama tersebut.
2.Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukumnya terhadap harta bersama setelah putusnya perkawinan akibat perceraian.
Sesuai dengan tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif sehingga tehnik pengumpulan datanya adalah dengan tehnik observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap informan yang dilakukan secara sistematis serta sumber data yang diperoleh dari : Sumber data primer yaitu informan yang terdiri dari tokoh masyarakat di Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang, KUA Kecamatan Blimbing dan Pengadilan Agama Malang. Sumber data sekunder yaitu sumber yang dikutip dari sumber lain seperti buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaruh hukum Islam kedalam lembaga-lembaga hukum adat Jawa terlihat jelas pada lembaga hukum keluarga, sehingga terlihat secara lahiriah sebagai hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat, menurut para tokoh masyarakat kecamatan Blimbing, pengaruh yang terlihat jelas adalah masalah pewarisan, perkawinan dan wakaf. Namun tidak semua penyerapan lembaga hukum Islam masuk ke dalam hukum adar Jawa, ada lembaga-lembaga hukum adat yang independen karena lembaga itu memang tidak diatur dalam hukum Islam, dalam hal ini seperti pembagian harta bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan.
Dalam suatu perkawinan terdapat beberapa jenis harta benda yaitu : harta bawaan, harta bersama, harta yang diperoleh karena hadiah dan harta yang diperoleh karena warisan. Dari beberapa jenis harta benda tersebut mempunyai status hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena memang di dalam Islam tidak dijelaskan mengenai pembagian harta bersama tersebut tetapi ada beberapa aturan hukum yang bisa dimasukkan dengan dipersamakan atau diqiyaskan dan dalam hal ini harta bersama tersebut bisa dimasukkan dalam syirkah yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri atau atas usaha mereka bersama-sama.
Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing baik yang siperolehnya sebelum perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah mereka dalam ikatan suami istri tetapi dapat pula mereka syirkahkan dan dalam hal syirkah harta bersama suami istri ini dalam islam digolongkan pada Syirkah Abdan Mufawadah yaitu perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.Ketika terjadi perceraian antara suami istri tersebut maka antara suami dan istri mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama dalam arti apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua secara rata antara suami istri berdasarkan rasa kekeluargaan dan kekerabatan “an tarodhin” yaitu dibagi 1:1. Meskipun juga sering terjadi pembagian secara musyawarah kerabat menurut perbandingan 1:2, pihak laki-laki yang mendapatkan lebih banyak, tidak lain hal ini merupakan pengaruh hukum waris Islam.
Pada akhir penulisan skripsi ini, ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi masyarakat Jawa yang menganut agama Islam yang seharusnya konsekwen dengan ajaran agamanya dan menempatkan secara proporsional antara hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan hukum di masyarakat.

Keyword :  Pembagian Harta,Perkawinan,Perceraian

Related Link : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/23/jiptummpp-gdl-s1-2004-mohfurqonh-1137-Pendahul-n.pdf


Keywords


Pembagian Harta;Perkawinan;Perceraian