PERKAWINAN CAMPURAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF(Studi Analitis Terhadap Kaidah Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menurut Perspektif Hukum Islam)

FADILAH FADILAH

Abstract


Dewasa ini perkawinan campuran beda agama sering terjadi dan telah menjadi suatu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat, masalah ini bukanlah suatu permasalahan yang mudah dipecahkan dalam segi hukum yang berlaku, walaupun telah ada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan campuran, namun undang-undang ini belum mencakup sepenuhnya materi hukum perkawinan Islam, terutama dalam permasalahan perkawinan campuran beda agama jika dihubungkan dengan Hukum Islam yang berlaku.
Sehubungan dengan permasalahan di atas, dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisa dan mengkaji dari segi relevansi kaidah atau rumusan pasal 57 UUP 1/1974 dalam hal perkawinan campuran beda agama bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 40: C Kompilasi Hukum Islam.
Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library reasearch), oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan data memakai studi pustaka dengan cara dokumentasi, data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif. Kemudian penulis menganalisa data tersebut dengan memakai analisa data kualitatif, dengan maksud adalah setelah data sebagai bahan skripsi terkumpul, maka dilakukan pembahasan secara deduktif, induktif, dan komparatif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kaidah atau rumusan pasal 57 UUP 1/1974 tidaklah relevan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 40: C Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan karena:
1.Pada pasal 57 UUP 1/1974 tidak mengatur secara rinci perkawinan campuran beda agama, sehingga jika terjadi perkawinan campuran beda agama maka bisa merujuk pada pasal 57 jo pasal 66 UUP 1/1974 jo pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).
2.Ketentuan pasal 40: C Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan campuran beda agama antara pria muslim dan wanita non-muslimah, oleh sementara para ulama/sarjana muslim dianggap bertentangan dengan ketentuan Al-Maidah ayat: 5 yang membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, begitu pula bila dihubungkan dengan pasal 57 jo pasal 66 UUP 1/1974 jo pasal6 GHR yang memungkinkan dapat dilaksanakan perkawinan campuran dengan berbeda agama, berbeda golongan, dan kewarganegaraan, dengan syarat bahwa pihak calon mempelai pria beragama Islam dan mempunyai kualitas keberaagamaannya (keIslamannya) kuat. Pada akhir penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang penulis sumbangkan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi pihak yang berwenang dalam rangka penciptaan dan perencanaan rancangan undang-undang hukum perkawinan yang baru di Indonesia terutama dalam hal perkawinan campuran beda agama.

Keywords: Perkawinan Campuran, Hukum Positif

Related Link : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/23/jiptummpp-gdl-s1-2004-fadilah991-1138-Pendahul-n.pdf


Keywords


Perkawinan Campuran;Hukum Positif